Selasa, 31 Maret 2009


Keterangan Foto : SOSIALISASI : Ketua Jaringan Advokasi Pro Rakyat Sumatera Utara (JAK Sumut), Essie boru Gultom saat mensosialisasikan tatacara pencontrengan kertas suara Pemilu dalam kampanye tertutup yang bertajuk pentas seni dan temu kader Partai Buruh, di gedung Hermina, Jalan Sibolga - Sarudik, Sibolga. Foto : TIGOR MANALU


Ketua JAK Sumut Kritik Pemerintah
Kesejahteraan Buruh di Sumut Masih Memprihatinkan
TIGOR MANALU - SIBOLGA
Ketua Jaringan Advokasi Pro Rakyat Sumatera Utara (JAK Sumut), Essie boru Gultom mengaku sangat prihatin melihat kondisi kesejahteraan para buruh di seluruh kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut disebakan akibat ketidakpahaman pemerintah terhadap buruh.

“Kalau pemerintah memahami betul kondisi para buruh, otomatis pemerintah akan memperjuangkan hak – hak mereka. Ini tidak, kontrol pun tidak ada, bahkan Dinas Sosial dan Tenaga kerja (Disnaker) sendiri bisa disogok pengusaha habis – habisan demikian dengan para penegak hukum seperti hakim dan itu sudah terbukti,”ungkap Essie yang besar di benua biru Jerman dan Belanda kepada Global, saat berada di Sibolga, Selasa (31/3).

Essie yang pernah bekerja selama dua tahun di Aceh pada masa Tsunami lalu memaparkan, hal ini karena ia ingin buruh atau pekerja yang memakan gaji dari pengusaha di Sumut khususnya dan Indonesia secara umum memperoleh kesejahteraan baik dari pengusaha swasta dan pemerintah seperti yang diperoleh para buruh di Negara – Negara maju seperti Eropa, Amerika Serika (AS), Jepang, Australia dan sebagainya.

Menurut Alumnus Fashion Academy the Nederlands ini, lebih dari 50 persen buruh di Sumut sekarang ini masih memperoleh penghasilan dibawah 500 ribu rupiah per bulan. Hanya sampai sekitar 15 persen buruh yang mendapat upah diatas 1 juta rupiah per bulan.

Padahal, pemerintah telah menetapkan upah minimum propinsi (UMP) sebesar 950 ribu lebih. Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan, para buruh masih diperlakukan tidak manusiawi oleh para pengusaha, di mana para pengusaha masih belum bisa mendapatkan hak yang sewajarnya.

“Ironisnya pemerintah cenderung tak pernah bisa bertindak tegas terhadap peraturan yang diproduksinya untuk menekan para pengusaha agar bersedia membayarkan hak buruh yang seharusnya diperoleh,”ujar simpatisan partai buruh yang menginginkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihapus karena dianggap tidak berpihak kepada buruh.

Bahkan ia juga menolak, pemberlakuan Jamkesemas kepada buruh karena hal tersebut hanya menguntungkan pribadi/perseorangan. Apalagi para buruh baik buruh Tani, Nelayan, Bangunan dan lain sebagainya telah masuk ke dalam program Asuransi untuk masa kedepan.

“Kenapa saya katakan demikian, karena uang yang dihasilkan para buruh ini kan sebahagian masuk ke kas pemerintah dan sebahagian lagi untuk keuntungan pribadi lalu dikeluarkan dalam konteks Jamkesmas. Tetapi, Jamkesmas itu tidak pernah terjadi, yang ada hanya angka – angka. Pemerintah sudah mengucurkan dana sekian Triliun, namun fakta dilapangan apa, para buruh yang memperoleh suatu penyakit masih harus dipungut bayaran bahkan tidak pernah diperhatikan,”katanya dengan nada geram.

Senada dengan itu, Dahlan Ginting, Staff JAK dan aktivis Buruh di Medan ini saat mendampinggi Essie di Sibolga, membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua JAK Essie Gultom bahwa sampai saat ini kesejahteraan para buruh di Sumut khususnya masih jauh dari harapan. Walaupun pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengelurkan data bahwa jumlah buruh yang memperoleh upah UMP sampai 70 persen.

“Data itu masih kita ragukan. Maka itu, sampai sekarang ini, kita masih terus mengumpulkan data – data valid dari seluruh kabupaten/kota di Sumut tentang hal tersebut. Apalagi produk UU tentang ketenagakerjaan seperti UU No 13 tahun 2003 tidak ada yang mengakomodir kepentingan atau kesejahteraan para buruh. Kalau boleh kita katakan, sampai sekarang masih jauh dari harapan,”tukasnya.

Terkait pernyataan Ketua dan staff JAK Sumut tersebut, salah seorang mantan karyawan Aido Mini Plaza berinisial MP (32) di Sibolga kepada Global mengakui, bahwa upah para butuh masih jauh dari harapan. Buktinya, sampai sekarang upah para buruh di pusat perbelanjaan modern di kota Sibolga Aido Mini Plaza masih jauh dari yang namanya kesejahteraan. Di mana para pekerja disana masih menerima upah antara 300 – 500 ribu per bulan.

# Kampanye Tertutup
Partai Buruh dibawah pimpinan Ketua DPP Buruh Pusat Muchtar Pakpahan dan ketua DPD Buruh Sumut Harman Manurung menggelar kampanye tertutup bertajuk pentas seni dan temu kader, Selasa (31/3) di gedung Hermina, Jalan Sibolga - Sarudik, Sibolga.

Jumlah Kader dan simpatisan yang hadir pada saat itu mencapai tiga ribuan orang. Turut hadir dikesempatan itu caleg DPR RI Parlindungan Pakpahan dan caleg DPRD Tapteng dari dapil I, Dekrit Sembiring (Dapil 1 Tapteng) dengan panitia DPC Partai Buruh yang diketuai Binsar Tambunan.

Ketua DPD Partai Buruh sekaligus Caleg DPRDSU dapil 8 Sumut Harman Manurung selaku juru kampanye meminta kader dan simpatisan partai dapat memenangkan partai tersebut guna memberikan perubahan di Negara ini khususnya perubahan terhadap nasib buruh seperti Nelayan, Petani dan buruh lainnya.

“Saya sangat terharu kalau ada yang di PHK dan ini menjadi momok yang sangat menakutkan di era krisis sekarang. Maka untuk perubahan, pilih nomor 44 pemuli 9 April 2009 mendatang,”tukasnya.

Tidak ada komentar: