Soal Proyek Jalan Hancur di Sibabangun

Keterangan Foto : MASIH DIKERJAKAN : Proyek pemeliharaan berkala jalan dan pembuatan satu unit jembatan di Anggoli - Mombang Boru kecamatan Sibabangun, Tapteng yang terlihat masih dikerjakan meskipun tahun anggaran 2008 sudah berakhir. Foto : TIGOR MANALU

 

Soal Proyek Jalan Hancur di Sibabangun

LSM Peduli Bangsa Minta Polisi dan Jaksa Periksa Kontraktor dan P2K

TIGOR MANALU | GLOBAL | TAPTENG

LSM Peduli Bangsa Sibolga - Tapteng meminta aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan negeri (kejari) segera memeriksa oknum kontraktor beserta oknum pejabat pembuat komitmen (P2K) dinas PU Tapteng, terkait kasus pengerjaan proyek pengaspalan lapisan menengah (lapen) jalan jurusan Anggoli - Mombang Boru kecamatan Sibabangun, Tapteng yang telah hancur, kendati baru selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2008 lalu.

 

Hal itu ditegaskan ketua tim investigasi dan monitoring LSM Peduli Bangsa Sibolga - Tapteng, Hasan Pasaribu, Rabu (29/4) kepada sejumlah wartawan di Sibolga, proyek pemeliharaan berkala jalan yang menghabiskan dana sebesar Rp 880 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2008 yang dikerjakan rekanan oleh insial AJ dengan perusahannya CV Mitra Karya itu, kondisi fisiknya saat ini sangat memprihatinkan sekali.

 

"Kita menilai, rendahnya kualitas pekerjaan itu diduga akibat tidak adanya uji lapangan berupa tes split, sehingga mutu dan kualitasnya menjadi amburadul. Kita juga heran, kenapa petugas pengawas dan P2K dari dinas PU Tapteng sepertinya terkesan membiarkan buruknya pelaksanaan proyek itu,"ungkapnya.

 

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan proyek yang seharusnya sudah rampung pada akhir tahun lalu, namun hingga Selasa (28/4) kemarin, saat pihaknya melaksanakan pemantauan di lapangan, proyek itu masih terus dikerjakan. Padahal, kontrak kerja proyek tersebut menggunakan tahun tunggal yang semestinya rampung di akhir 2008.

 

"Oleh karenanya, kita berharap, proyek terindikasi penyimpangan dan korupsi itu segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum seperti Polisi dan Kejari setempat, demi penyelematan uang negara yang juga uang rakyat, dan kita juga meminta agar rekanan kontraktor, pengawas dan P2K PU Tapteng segera diperiksa," tandasnya.